Wamendagri Respons Usul JK soal Subsidi BBM Dicabut: Akan Bebani Rakyat

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 11 April 2026 - 11:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto (Foto: Kemendagri)

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto (Foto: Kemendagri)

trendsberita – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) memberikan respons atas usulan Jusuf Kalla terkait pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah beban masyarakat.

Menurut Wamendagri, subsidi BBM masih dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Jika subsidi dicabut atau dikurangi, harga BBM berpotensi naik. Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM tidak hanya memengaruhi biaya transportasi. Dampaknya juga akan merembet ke harga kebutuhan pokok. Hal ini bisa memicu inflasi dan menekan ekonomi rumah tangga.

Baca Juga :  Rupiah Kembali Tertekan, Dibuka Dekati Rp17.900 per Dolar AS

Sebelumnya, Jusuf Kalla mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengurangan subsidi energi, termasuk BBM. Usulan tersebut disampaikan sebagai langkah untuk menekan defisit anggaran negara di tengah kondisi global yang tidak menentu.

JK menilai subsidi yang terlalu besar dapat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia juga menilai kebijakan tersebut sudah diterapkan di berbagai negara sebagai upaya efisiensi energi.

Namun, pemerintah melalui sejumlah pejabat menegaskan bahwa kebijakan subsidi harus tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat. Mereka menilai pengurangan subsidi bukan solusi sederhana, karena dampaknya bisa langsung dirasakan oleh rakyat luas.

Baca Juga :  Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Jumat 8 Mei 2026 Jatuh Lagi ke Zona Merah, Tekanan Global Masih Membayangi

Sebelumnya, sejumlah pihak di DPR juga menyatakan penolakan terhadap wacana pengurangan subsidi BBM. Mereka menilai langkah tersebut tidak tepat dilakukan dalam kondisi ekonomi saat ini, karena berisiko menimbulkan gejolak sosial.

Pemerintah pun menegaskan bahwa kebijakan energi harus dihitung secara matang. Tujuannya agar tetap menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Follow WhatsApp Channel trendsberita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Perintahkan Bahasa Prancis Diajarkan di Seluruh Sekolah Indonesia
Heboh Gunung Emas 53 Juta Ton di Kalimantan, Ternyata Penipuan Besar
Rupiah Kembali Tertekan, Dibuka Dekati Rp17.900 per Dolar AS
Operasi Patuh 2026 Mulai 8 Juni, Polisi Incar Pelat Nomor Modifikasi
KY Umumkan Nama Lolos Seleksi Calon Hakim Agung 2026, Ini Daftarnya
APKASINDO Sambut Positif Hasil Rakor Harga TBS Sawit, Petani Dapat Angin Segar
Prabowo Salurkan 1.098 Sapi Kurban ke Seluruh Indonesia, Jangkau 552 Daerah
Buruh Indomaret Protes, Upah Lembur Tanggal Merah Diganti Libur
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 30 Mei 2026 - 13:00 WIB

Prabowo Perintahkan Bahasa Prancis Diajarkan di Seluruh Sekolah Indonesia

Jumat, 29 Mei 2026 - 13:00 WIB

Heboh Gunung Emas 53 Juta Ton di Kalimantan, Ternyata Penipuan Besar

Kamis, 28 Mei 2026 - 17:00 WIB

Rupiah Kembali Tertekan, Dibuka Dekati Rp17.900 per Dolar AS

Rabu, 27 Mei 2026 - 13:00 WIB

Operasi Patuh 2026 Mulai 8 Juni, Polisi Incar Pelat Nomor Modifikasi

Rabu, 27 Mei 2026 - 12:00 WIB

KY Umumkan Nama Lolos Seleksi Calon Hakim Agung 2026, Ini Daftarnya

Berita Terbaru