Wamendagri Respons Usul JK soal Subsidi BBM Dicabut: Akan Bebani Rakyat

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 11 April 2026 - 11:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto (Foto: Kemendagri)

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto (Foto: Kemendagri)

trendsberita – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) memberikan respons atas usulan Jusuf Kalla terkait pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah beban masyarakat.

Menurut Wamendagri, subsidi BBM masih dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Jika subsidi dicabut atau dikurangi, harga BBM berpotensi naik. Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM tidak hanya memengaruhi biaya transportasi. Dampaknya juga akan merembet ke harga kebutuhan pokok. Hal ini bisa memicu inflasi dan menekan ekonomi rumah tangga.

Baca Juga :  Bareskrim Panggil Dude Harlino dan Alyssa Soebandono Terkait Kasus PT DSI Hari Ini

Sebelumnya, Jusuf Kalla mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengurangan subsidi energi, termasuk BBM. Usulan tersebut disampaikan sebagai langkah untuk menekan defisit anggaran negara di tengah kondisi global yang tidak menentu.

JK menilai subsidi yang terlalu besar dapat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia juga menilai kebijakan tersebut sudah diterapkan di berbagai negara sebagai upaya efisiensi energi.

Namun, pemerintah melalui sejumlah pejabat menegaskan bahwa kebijakan subsidi harus tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat. Mereka menilai pengurangan subsidi bukan solusi sederhana, karena dampaknya bisa langsung dirasakan oleh rakyat luas.

Baca Juga :  Diperiksa KPK, Haji Isam Ngaku Tak Kenal Tersangka Kasus Bea Cukai

Sebelumnya, sejumlah pihak di DPR juga menyatakan penolakan terhadap wacana pengurangan subsidi BBM. Mereka menilai langkah tersebut tidak tepat dilakukan dalam kondisi ekonomi saat ini, karena berisiko menimbulkan gejolak sosial.

Pemerintah pun menegaskan bahwa kebijakan energi harus dihitung secara matang. Tujuannya agar tetap menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Follow WhatsApp Channel trendsberita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KPK Ungkap Bupati Gatut Paksa Bawahan Teken “Dua Surat Sakti”, Rapat Tertutup Tanpa HP
Kata Liliek Tak Ada Tugas Khusus Saat Gantikan Anwar Usman di MK
8 Fakta Pegawai KPK Gadungan Peras Ahmad Sahroni Rp 300 Juta
Bupati Tulungagung Tiba di Gedung KPK Usai Terjaring OTT
Daftar 103 Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, Ini Sebaran Wilayahnya
Pemkab Gowa Siapkan 16 Titik Lahan untuk Pembangunan KDMP Kodam XIV/Hasanuddin
JK Sebut Kasus Ijazah Berlarut-larut, Ini Respons Pihak Jokowi
WFH Perdana ASN Dimulai, Layanan Imigrasi Tetap Berjalan Normal
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 12 April 2026 - 12:30 WIB

KPK Ungkap Bupati Gatut Paksa Bawahan Teken “Dua Surat Sakti”, Rapat Tertutup Tanpa HP

Sabtu, 11 April 2026 - 12:00 WIB

Kata Liliek Tak Ada Tugas Khusus Saat Gantikan Anwar Usman di MK

Sabtu, 11 April 2026 - 11:30 WIB

Wamendagri Respons Usul JK soal Subsidi BBM Dicabut: Akan Bebani Rakyat

Sabtu, 11 April 2026 - 11:00 WIB

8 Fakta Pegawai KPK Gadungan Peras Ahmad Sahroni Rp 300 Juta

Sabtu, 11 April 2026 - 10:30 WIB

Bupati Tulungagung Tiba di Gedung KPK Usai Terjaring OTT

Berita Terbaru