Trendsberita – Partai Amanat Nasional (PAN) menilai kebijakan work from home (WFH) untuk sektor swasta sebaiknya diterapkan secara fleksibel. Penerapan yang terlalu seragam dinilai tidak sesuai dengan karakter masing-masing perusahaan.
Anggota DPR dari PAN, Ashabul Kahfi, menyebut setiap perusahaan memiliki kebutuhan operasional yang berbeda. Karena itu, kebijakan WFH tidak bisa disamaratakan dalam satu hari tertentu.
Ia menjelaskan bahwa ada sektor usaha yang berbasis digital dan administrasi, sehingga lebih mudah menerapkan kerja dari rumah. Namun, ada juga sektor yang membutuhkan kehadiran fisik pekerja, seperti layanan publik, produksi, dan logistik.
Menurutnya, kebijakan WFH satu hari dalam sepekan memang baik. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan agar tidak mengganggu produktivitas.
Ashabul juga menilai perusahaan perlu diberi ruang untuk menentukan sendiri hari yang paling efektif untuk WFH. Ia mencontohkan bahwa tidak semua perusahaan cocok menerapkan WFH pada hari Jumat, karena ada sektor yang justru memiliki aktivitas tinggi di hari tersebut.
Selain itu, ia mengingatkan agar kebijakan WFH tidak hanya terlihat baik di atas kertas. Menurutnya, perlu ada perhatian terhadap dampak di lapangan, seperti potensi jam kerja yang tidak jelas dan meningkatnya beban kerja karyawan.
Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Kebijakan WFH juga harus tetap menjamin hak-hak tenaga kerja serta tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Sebelumnya, pemerintah mengimbau perusahaan swasta untuk menerapkan WFH satu hari dalam seminggu. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya efisiensi energi dan pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Meski demikian, pemerintah memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk mengatur teknis pelaksanaannya sesuai kebutuhan masing-masing.
