Trendsberita – Komisi IX DPR berencana memanggil Badan Gizi Nasional (BGN).
Langkah ini diambil setelah muncul polemik pengadaan motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menilai pengadaan motor listrik dalam jumlah besar berpotensi bermasalah.
Menurutnya, jika pengadaan itu sempat ditolak oleh Kementerian Keuangan namun tetap dijalankan, maka hal tersebut bisa melanggar tata kelola anggaran negara.
Ia juga menilai kebijakan ini berpotensi menjadi pemborosan. Apalagi, kondisi fiskal negara saat ini sedang tertekan.
Charles menegaskan bahwa program gizi seharusnya fokus pada peningkatan kualitas nutrisi masyarakat. Ia mengingatkan agar program tersebut tidak berubah menjadi proyek pengadaan yang tidak jelas manfaatnya.
Komisi IX DPR akan meminta penjelasan resmi dari BGN. Langkah ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, telah memberikan klarifikasi. Ia menyebut pengadaan motor listrik merupakan bagian dari anggaran tahun 2025.
Motor tersebut akan digunakan untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi Kepala SPPG.
Namun, motor itu belum dibagikan. Saat ini, kendaraan masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).
BGN juga membantah kabar jumlah motor mencapai 70 ribu unit. Realisasi saat ini sekitar 21.801 unit dari total pemesanan 25 ribu unit.
Di sisi lain, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku pernah menolak pengadaan tersebut. Ia menilai anggaran program MBG seharusnya lebih difokuskan pada penyediaan makanan bergizi.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut penggunaan anggaran besar. DPR menilai perlu ada penjelasan menyeluruh agar tidak terjadi pemborosan.
