trendsberita.com – Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menyoroti meningkatnya peran militer dalam ruang sipil. Ia menyampaikan kritik tersebut dalam diskusi publik tentang relasi sipil dan militer di Indonesia.
Dalam forum itu, Ray menilai tren ini berpotensi mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer. Selain itu, ia langsung mengaitkan fenomena tersebut dengan dugaan operasi intelijen dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus.
Ray Kritik Perluasan Peran Militer
Ray menegaskan bahwa militer seharusnya fokus pada pertahanan negara dari ancaman luar. Namun, ia melihat kecenderungan militer masuk ke wilayah sipil yang menjadi tanggung jawab institusi lain.
Menurutnya, kondisi ini bisa memicu respons berlebihan terhadap kritik publik. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah menjaga batas yang jelas antara fungsi sipil dan militer.
Selain itu, Ray mendorong pembaruan dalam pendidikan militer. Ia ingin lembaga pendidikan militer menanamkan nilai perlindungan terhadap warga negara secara lebih kuat.
Sorotan pada Kasus Andrie Yunus
Ray juga menyoroti penanganan kasus Andrie Yunus. Ia mempertanyakan relevansi keterlibatan unsur militer dalam kasus tersebut.
Di sisi lain, ia meminta aparat penegak hukum menangani perkara ini secara terbuka. Dengan demikian, publik bisa menilai proses hukum secara objektif.
Ia menilai proses hukum harus berjalan di peradilan umum. Langkah ini penting agar semua pihak bisa menjaga akuntabilitas dan keadilan.
Risiko terhadap Kebebasan Sipil
Ray mengingatkan bahwa peningkatan peran militer di ruang sipil dapat mengganggu kebebasan berpendapat. Ia menegaskan bahwa kritik terhadap negara merupakan bagian dari demokrasi.
Selain itu, ia menilai negara harus melindungi warga yang menyampaikan pendapat. Tanpa perlindungan tersebut, ruang demokrasi bisa menyempit.
Karena itu, ia mengajak semua pihak menjaga keseimbangan antara keamanan dan kebebasan sipil.
Dorong Penguatan Supremasi Sipil
Di sisi lain, Ray mendorong penguatan supremasi sipil. Ia menilai demokrasi membutuhkan kontrol sipil yang kuat terhadap institusi negara.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah melanjutkan reformasi sektor keamanan. Dengan langkah tersebut, negara bisa menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat demokrasi.
