Jaksa Agung Perintahkan Jajaran Kawal Proyek Strategis Rp3,7 Triliun di Papua

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 1 April 2026 - 15:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin (Foto: Dok. Istimewa)

Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin (Foto: Dok. Istimewa)

Trendsberita – Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung memerintahkan seluruh jajaran untuk mengawal proyek strategis di Papua. Nilai proyek tersebut mencapai Rp3,7 triliun.

Instruksi ini bertujuan agar proyek berjalan sesuai aturan. Selain itu, pengawasan juga dilakukan untuk mencegah potensi penyimpangan anggaran sejak awal.

Jaksa Agung menegaskan bahwa peran kejaksaan tidak hanya menindak pelanggaran hukum. Lembaga ini juga berfungsi melakukan pencegahan melalui pengawalan proyek pemerintah.

Pengawasan dilakukan oleh jajaran intelijen kejaksaan. Mereka akan memantau seluruh tahapan proyek, mulai dari perencanaan hingga evaluasi akhir.

Langkah ini dinilai penting karena nilai anggaran yang besar. Proyek tersebut juga memiliki dampak langsung bagi masyarakat Papua.

Baca Juga :  APBN Tekor Rp240 Triliun, Pemerintah Pastikan Defisit Tak Tembus 3% PDB

Di sisi lain, Papua memiliki tantangan tersendiri. Kondisi geografis dan akses logistik sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan proyek.

Karena itu, pengawasan ketat diperlukan. Tujuannya agar proyek tidak mengalami keterlambatan atau masalah teknis di lapangan.

Jaksa Agung juga mengingatkan agar seluruh jajaran bekerja secara profesional. Pengawalan proyek tidak boleh disalahgunakan.

Sebaliknya, kehadiran kejaksaan harus memberi kepastian hukum. Hal ini penting agar pelaksanaan proyek berjalan lancar tanpa hambatan birokrasi.

Model pengawalan seperti ini sudah diterapkan dalam berbagai proyek strategis nasional. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mencegah korupsi sejak awal.

Baca Juga :  Jenazah 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon Tiba di Tanah Air

Meski bersifat preventif, kejaksaan tetap akan bertindak tegas. Jika ditemukan pelanggaran hukum, proses penindakan akan dilakukan sesuai aturan.

Pemerintah berharap proyek ini membawa dampak nyata. Tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi di Papua.

Dengan pengawasan yang kuat, proyek diharapkan selesai tepat waktu. Selain itu, kualitas dan manfaatnya juga harus sesuai target.

Ke depan, sinergi antara aparat penegak hukum dan pelaksana proyek akan terus diperkuat. Tujuannya untuk menciptakan pembangunan yang transparan dan akuntabel.

Follow WhatsApp Channel trendsberita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ramalan Terbaru Purbaya Soal Rupiah, Diprediksi Menguat Mulai Juli 2026
Harga Pertamax Naik Jadi Rp16.250 per Liter, Kelas Menengah Dinilai Paling Terbebani
PT DSI Jadi Perantara Tunggal Ekspor SDA, Kontrak Lama Tetap Berlaku
Resmi Dilantik, Nanik Fokus Efisiensi Anggaran dan Evaluasi MBG
Puluhan Gempa Guncang Kepulauan Sangihe, Terbesar M 6,8
MBG dan Kopdes Dianggap Bebani APBN, Ini Respons Menkeu Purbaya
Rupiah Tembus Rp19.000? Analis Ungkap Skenario Pelemahan Mata Uang RI
Ekspor Satu Pintu BUMN Resmi Berlaku, Harga Sawit dan Batu Bara Akan Diatur
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 11 Juni 2026 - 12:00 WIB

Ramalan Terbaru Purbaya Soal Rupiah, Diprediksi Menguat Mulai Juli 2026

Kamis, 11 Juni 2026 - 11:00 WIB

Harga Pertamax Naik Jadi Rp16.250 per Liter, Kelas Menengah Dinilai Paling Terbebani

Selasa, 9 Juni 2026 - 13:00 WIB

PT DSI Jadi Perantara Tunggal Ekspor SDA, Kontrak Lama Tetap Berlaku

Selasa, 9 Juni 2026 - 10:00 WIB

Resmi Dilantik, Nanik Fokus Efisiensi Anggaran dan Evaluasi MBG

Selasa, 9 Juni 2026 - 09:00 WIB

Puluhan Gempa Guncang Kepulauan Sangihe, Terbesar M 6,8

Berita Terbaru

(NurPhoto via Getty Images/NurPhoto)

Internasional

Diserang Rudal Iran, Pangkalan Udara Utama Israel Mengalami Kerusakan

Kamis, 11 Jun 2026 - 13:00 WIB