JAKARTA, trendsberita.com – Pemerintah memangkas anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 67 triliun. Kebijakan ini membuat anggaran turun dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan keputusan tersebut dalam konferensi pers di Jakarta. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak mengurangi tujuan utama program.
“Angka sementara berada di Rp 268 triliun. Perhitungan masih berjalan dan bisa berubah,” kata Purbaya.
Pemerintah Tekankan Efisiensi, Bukan Pengurangan Program
Pemerintah menjelaskan bahwa pemangkasan ini bukan pengurangan manfaat. Kebijakan ini fokus pada efisiensi belanja negara.
Kementerian Keuangan menilai sejumlah pos anggaran perlu penyesuaian. Dana yang tidak efektif dialihkan ke program prioritas.
MBG tetap menjadi salah satu program utama pemerintahan Prabowo Subianto. Program ini menyasar pelajar, ibu hamil, dan kelompok rentan.
Target Program Tetap Berjalan
Pemerintah tetap mempertahankan target penerima manfaat dalam jumlah besar. Jutaan anak sekolah masih masuk dalam daftar penerima.
Program ini juga mendukung penurunan angka stunting. Pemerintah ingin memperbaiki kualitas gizi anak sejak usia dini.
Prabowo sebelumnya menegaskan pentingnya investasi pada generasi muda. Ia menempatkan kesehatan anak sebagai prioritas pembangunan nasional.
Anggaran Turun Setelah Evaluasi
Sebelumnya, pemerintah menetapkan anggaran MBG sebesar Rp 335 triliun. Setelah evaluasi, angka itu turun menjadi Rp 268 triliun.
Kementerian Keuangan menyebut evaluasi dilakukan untuk memperbaiki sistem belanja. Pemerintah juga menilai perlu ada perbaikan distribusi makanan.
Selain itu, pemerintah ingin memperkuat pengawasan penggunaan dana.
Tantangan Pelaksanaan di Lapangan
Program ini berjalan dengan skala besar di seluruh Indonesia. Kondisi geografis membuat distribusi tidak selalu mudah.
Beberapa daerah menghadapi kendala logistik. Pengiriman makanan membutuhkan sistem yang lebih teratur.
Pengamat menilai program ini membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Tanpa sistem kuat, biaya operasional bisa membengkak.
Pemerintah Perkuat Pengawasan
Pemerintah memperketat pengawasan pelaksanaan MBG. Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional.
Pengawasan mencakup kualitas makanan dan alur distribusi. Pemerintah juga mulai mendorong sistem digital untuk pemantauan.
Langkah ini bertujuan mengurangi potensi kebocoran anggaran.
Respons Publik Beragam
Masyarakat menyambut program ini dengan beragam pandangan. Banyak pihak mendukung karena manfaatnya langsung terasa.
Namun sebagian kalangan menyoroti besarnya anggaran negara. Mereka meminta pemerintah menjaga keberlanjutan fiskal.
Pemerintah tetap optimistis program ini memberi dampak jangka panjang.
Arah Kebijakan Selanjutnya
Pemerintah akan terus mengevaluasi pelaksanaan program. Fokus utama ada pada efisiensi dan distribusi.
Sistem digital akan diperluas untuk memantau realisasi anggaran. Pemerintah juga ingin memperbaiki rantai pasok makanan.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap program berjalan lebih tepat sasaran.
