Kerinci, trendsberita.com– Polres Kerinci menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kapolres Kerinci AKBP Ramadhanil memimpin langsung rapat tersebut bersama Wakapolres Kompol Gumuntar Aritonang serta sejumlah perwakilan instansi terkait.
Peserta rapat membahas berbagai persoalan yang sering muncul di lapangan, mulai dari antrean panjang di SPBU hingga aktivitas kendaraan lansir yang memanfaatkan BBM subsidi untuk kepentingan tertentu.
Selain itu, peserta juga menyusun langkah konkret guna memastikan masyarakat yang berhak menerima subsidi dapat memperoleh BBM sesuai ketentuan.
Kapolres Tegaskan Tidak Ada Toleransi
Kapolres Kerinci menegaskan bahwa jajarannya tidak akan memberi toleransi kepada pelaku penyalahgunaan BBM subsidi.
Ia menyoroti kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi untuk memperoleh BBM dalam jumlah besar. Menurutnya, praktik tersebut merugikan masyarakat karena mengurangi kuota yang seharusnya diterima oleh penerima subsidi yang sah.
“Tidak ada lagi kendaraan yang melansir ataupun menggunakan tangki modifikasi saat pengisian BBM di SPBU,” tegas AKBP Ramadhanil.
Karena itu, Polres Kerinci akan memperkuat pengawasan di seluruh SPBU yang berada di wilayah hukumnya.
Polres Kerinci Soroti Praktik Bekingan
Kapolres juga menyoroti dugaan adanya pihak yang membekingi aktivitas penyalahgunaan BBM subsidi.
Ia meminta seluruh personel dan instansi terkait menjaga integritas serta tidak memberikan perlindungan kepada pelaku pelanggaran. Menurutnya, setiap pihak yang terlibat harus bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku.
Karena itu, Polres Kerinci akan menindak siapa pun yang membantu atau melindungi pelaku penyalahgunaan BBM subsidi.
Langkah tersebut bertujuan menciptakan distribusi energi yang lebih adil bagi masyarakat.
Kendaraan Mewah Tidak Berhak Menggunakan Solar Subsidi
Wakapolres Kerinci Kompol Gumuntar Aritonang mengingatkan bahwa kendaraan mewah tidak berhak menggunakan BBM subsidi jenis Bio Solar.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan kelompok kendaraan yang berhak menerima subsidi. Karena itu, petugas SPBU harus mematuhi aturan tersebut saat melayani pengisian BBM.
Selain itu, pengelola SPBU perlu memeriksa kendaraan yang melakukan pengisian agar tidak terjadi penyalahgunaan kuota subsidi.
Dengan pengawasan yang baik, pemerintah dapat menjaga ketersediaan BBM subsidi untuk masyarakat yang membutuhkan.
SPBU Harus Perketat Pengawasan Barcode
Polres Kerinci meminta seluruh pengelola SPBU meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan barcode subsidi.
Petugas SPBU harus mencocokkan data kendaraan dengan barcode yang digunakan saat pengisian BBM. Selain itu, petugas juga harus menolak kendaraan yang menggunakan barcode secara tidak sah atau mencoba melakukan pengisian berulang untuk tujuan pelangsiran.
Karena itu, pengawasan di tingkat SPBU menjadi bagian penting dalam upaya mencegah penyalahgunaan BBM subsidi.
Langkah tersebut juga membantu menjaga ketertiban dan transparansi distribusi BBM.
Tim Gabungan Akan Turun Langsung ke Lapangan
Polres Kerinci bersama pemerintah daerah dan unsur TNI akan membentuk tim gabungan untuk memperkuat pengawasan.
Tim gabungan tersebut akan turun langsung ke lapangan untuk memantau aktivitas pengisian BBM subsidi di SPBU. Selain itu, tim juga akan memeriksa kendaraan yang diduga melakukan pelangsiran atau menggunakan tangki modifikasi.
Jika menemukan pelanggaran, tim akan langsung mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Karena itu, masyarakat diharapkan dapat merasakan distribusi BBM yang lebih tertib dan tepat sasaran.
Masyarakat Diminta Ikut Mengawasi
Polres Kerinci mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi distribusi BBM subsidi.
Masyarakat dapat melaporkan pelaku pelangsiran, pengguna tangki modifikasi, penyalahguna barcode, maupun pihak yang membekingi praktik ilegal BBM subsidi. Informasi dari masyarakat akan membantu aparat mempercepat penanganan pelanggaran yang terjadi di lapangan.
Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat memperkuat pengawasan yang dilakukan aparat dan instansi terkait.
Karena itu, Polres Kerinci berharap masyarakat aktif mendukung program penertiban tersebut.
Distribusi Tepat Sasaran Jadi Prioritas
Polres Kerinci menjadikan distribusi BBM subsidi yang tepat sasaran sebagai prioritas utama.
Melalui pengawasan yang lebih ketat, kepolisian ingin memastikan masyarakat yang berhak memperoleh manfaat subsidi tanpa hambatan. Selain itu, aparat juga ingin mencegah praktik yang dapat mengurangi ketersediaan BBM di SPBU.
Karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi BBM perlu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
Langkah tersebut akan membantu menjaga stabilitas pasokan energi bagi masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh.
