Wamendagri Respons Usul JK soal Subsidi BBM Dicabut: Akan Bebani Rakyat

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 11 April 2026 - 11:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto (Foto: Kemendagri)

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto (Foto: Kemendagri)

trendsberita – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) memberikan respons atas usulan Jusuf Kalla terkait pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah beban masyarakat.

Menurut Wamendagri, subsidi BBM masih dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Jika subsidi dicabut atau dikurangi, harga BBM berpotensi naik. Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM tidak hanya memengaruhi biaya transportasi. Dampaknya juga akan merembet ke harga kebutuhan pokok. Hal ini bisa memicu inflasi dan menekan ekonomi rumah tangga.

Baca Juga :  Gubernur Al Haris Serukan Salat Istisqa di Tengah Karhutla Jambi

Sebelumnya, Jusuf Kalla mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengurangan subsidi energi, termasuk BBM. Usulan tersebut disampaikan sebagai langkah untuk menekan defisit anggaran negara di tengah kondisi global yang tidak menentu.

JK menilai subsidi yang terlalu besar dapat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia juga menilai kebijakan tersebut sudah diterapkan di berbagai negara sebagai upaya efisiensi energi.

Namun, pemerintah melalui sejumlah pejabat menegaskan bahwa kebijakan subsidi harus tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat. Mereka menilai pengurangan subsidi bukan solusi sederhana, karena dampaknya bisa langsung dirasakan oleh rakyat luas.

Baca Juga :  Hujan Meteor Perseid Capai Puncak 12–13 Agustus 2026

Sebelumnya, sejumlah pihak di DPR juga menyatakan penolakan terhadap wacana pengurangan subsidi BBM. Mereka menilai langkah tersebut tidak tepat dilakukan dalam kondisi ekonomi saat ini, karena berisiko menimbulkan gejolak sosial.

Pemerintah pun menegaskan bahwa kebijakan energi harus dihitung secara matang. Tujuannya agar tetap menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Follow WhatsApp Channel trendsberita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

LSM Brajo Sakti Soroti Penggunaan Anggaran Operasional RS Pratama Bukit Kerman
Hubungan Takdir, Ikhtiar, Doa, dan Tawakal
Pemkot Sungai Penuh Raih Apresiasi Pemimpin Daerah Award 2026 Berkat Inovasi Program 3S
Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi, Kolom Abu Mencapai 2.500 Meter
Energi Monyet Air Bawa Keberanian Menghadapi Perubahan
Banjir Bandang Mematikan Terjang Nepal-Tibet
Ramalan Shio Rabu 26 Agustus 2026
Komisi II DPRD Kota Sungai Penuh Bahas Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 8 September 2026 - 08:47 WIB

LSM Brajo Sakti Soroti Penggunaan Anggaran Operasional RS Pratama Bukit Kerman

Jumat, 28 Agustus 2026 - 08:26 WIB

Hubungan Takdir, Ikhtiar, Doa, dan Tawakal

Jumat, 28 Agustus 2026 - 08:21 WIB

Pemkot Sungai Penuh Raih Apresiasi Pemimpin Daerah Award 2026 Berkat Inovasi Program 3S

Kamis, 27 Agustus 2026 - 11:59 WIB

Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi, Kolom Abu Mencapai 2.500 Meter

Kamis, 27 Agustus 2026 - 11:25 WIB

Energi Monyet Air Bawa Keberanian Menghadapi Perubahan

Berita Terbaru

Oplus_131072

Daerah

Hubungan Takdir, Ikhtiar, Doa, dan Tawakal

Jumat, 28 Agu 2026 - 08:26 WIB

Oplus_131072

Internasional

Energi Monyet Air Bawa Keberanian Menghadapi Perubahan

Kamis, 27 Agu 2026 - 11:25 WIB